Rabu, (08/06/2022) - Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) merupakan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan melayani. Selain itu, sesuai dengan tuntutan zaman agar selalu menjaga kredibilitas dan transparansi guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
Seiring dengan hal di atas, PA Sibuhuan mengikuti Pembinaan ZI dari PTA Medan sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam melakukan pembinaan dan evaluasi, secara virtual (zoom meeting) dengan titik fokus pembangunan zona integritas menuju WBK tepat di ruang Media Center Pengadilan Agama Sibuhuan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua PA Sibuhuan, M. Saifuddin, S.H.I., Wakil Ketua PA Sibuhuan, Bainar Ritonga, S.Ag., dan Panitera PA Sibuhuan, Miharza, S.H., M.H.
Dalam arahannya. H. Abd. Hamid Pulungan menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas yang terpenting adalah perubahan mindset dan culture set dan penerapan sistem manajemen kinerja berupa POAC dan PDCA. elanjutnya nara sumber dan konsultan Zona Integritas PTA Medan Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa Pembangunan Zona Integritas bukan lagi berdasarkan Permenpan No. 10 Tahun 2019 tapi sudah berubah yaitu berdasarkan Permenpan No. 90 Tahun 2021. Dimana di samping aspek Pemenuhan pada pengungkit juga ada aspek Reform yang harus dilengkapi.
Dengan adanya pembinaan dan evaluasi dari PTA Medan ini sangat membantu Pengadilan Agama Sibuhuan dalam pembangunan Zona Integritas yang akan datang. Semoga, dengan hal ini dapat menjadi jembatan Pengadilan Agama Sibuhuan dalam mewujudkan WBK dan WBBM.
Mengawali aktivitas di minggu ini, seluruh aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan melaksanakan apel pagi, Senin (06/06/2022). Bertempat di halaman utama, Akhmad Junaedi, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, selaku pembina pada apel pagi ini. Sedangkan Anwar Sadat bertindak sebagai komandan apel.
Dalam amanatnya, pembina mengajak semuanya untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan pekerjaan yang sudah menanti. Pembina juga berbahagia atas lengkapya formasi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan setelah sebelumnya ada yang cuti. Semoga seluruh personel Pengadilan Agama Sibuhuan sama-sama memiliki semangat yang membara dalam bekerja sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam pekerjaannya.
l
Seperti biasa apel pagi diakhri dengan Pembacaan 8 (delapan) Nilai Utama Mahkamah Agung yang dipandu oleh Netti Hairani Dalimunthe, S.E., dengan semangat dan diikuti oleh seluruh peserta apel.
Di era milenial saat ini, kehidupan individu telah amat akrab dengan dunia teknologi berbasis digital dalam hal ini dikhususkan media sosial. Hampir semua individu dapat mengakses media sosial untuk menjangkau informasi global dengan berbagai cara. Namun dalam perkembangannya tersebut, media sosial seperti halnya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Yang mana media sosial memiliki sisi positif dan negatif bagi penggunanya, maka sangat penting bagi individu untuk dapat bermedia sosial dengan cerdas.
Berangkat dari hal tersebut, Pengadilan Agama Sibuhuan sebagai salah satu pengguna dan penggiat media sosial bertekad untuk menjadikan media sosial bukan hanya sebagai sumber informasi kegiatan internal instansi saja akan tetapi sebagai sumber pengetahuan dan sumber motivasi bagi khalayak ramai. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil konsultasi dan pembinaan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang dilaksanakan pada Jum’at (03/06). Maka dengan pondasi hal tersebut, Tim publikasi Pengadilan Agama Sibuhuan melaksanakan rapat yang bertema “Urgensi Komunikasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Instansi Melalui Media Sosial” pada hari Rabu (08/06) di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Sibuhuan. Diskusi berjalan dengan kondusif yang dihadiri oleh anggota tim Publikasi Pengadilan Agama Sibuhuan serta bapak Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. selaku ketua.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, Pengadilan Agama Sibuhuan berkomitmen akan aktif bermedia sosial untuk meciptakan ekositem media sosial yang positif. Kedepannya Pengadilan Agama Sibuhuan akan banyak menyebarkan dan mengunggah konten yang bukan hanya memiliki nilai informasi saja akan tetapi memiliki nilai pengetahuam dan motivasi. Semoga dengan hal ini Pengadilan Agama Sibuhuan semakin luas lagi dalam menebarkan kebermanfaatannya.
Senin (06/06/2022) - Memasuki Triwulan II Pengadilan Agama Sibuhuan melakukan evaluasi kinerja demi meningkatkan kualitas dan pelayanan prima di Pengadilan Agama Sibuhuan. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua PA Sibuhuan, M. Saifuddin, S.H.I, dan seluruh Aparatur PA Sibuhuan yang bertempat di ruang sidang utama PA Sibuhuan.
dalam amanatnya, Ketua PA Sibuhuan menyampaikan laporan kegiatan konsultasi dan pembinaan dari PTA di Rantauprapat pada tanggal 2-3 Juni 2022, yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan perkara e-court dan gugatan mandiri;
2. Laporan hasil hakim pengawas bidang;
3. Kuantitas dan kualitas publikasi berita di sosial;
Beliau juga mengingatkan agar seluruh aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan tetap menjaga kebersamaan, bersama-sama untuk saling bahu membahu demi kemajuan di Pengadilan Agama Sibuhuan, dan tetap menerapkan budaya 5R dan 5S agar dapat memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan.
Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Perkara secara Elektronik. Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak Senin (23/05) s.d. Rabu (25/05) secara daring melalui virtual zoom. Kegiatan ini diikuti oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yaitu, Miharza, S.H., M.H (Panitera), Dedy Rikiyandi, S.H.I (Panmud Permohonan), Muhammad Sarkawi Siagian, S.H.I (Panmud Hukum), JSP, Staf Kepaniteraan dan CPNS PA Sibuhuan.
E-Keuangan adalah aplikasi pencatatan biaya perkara secara elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) SK Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020.
Dalam aplikasi e-keuangan perkara terdapat beberapa jenis pembukuan yang diberlakukan, yaitu:
- pembukuan model pola bindalmin yang terdiri dari:
- bentuk buku induk keuangan perkara (BIKP) berbentuk tabelaris,
- Bentuk Buku Jurnal dan laporan LIPA7
- pembukuan menurut akuntansi umum yang terdiri dari
- Buku Kas Umum,
- Buku bantu uang panjar perkara,
- Buku bantu uanh sisa panjar,
- Buku bantu uang panggilan/pemberitahuan,
- Buku bantu uang ATK,
- Buku banty uang PNBP,
- Buku bantu uang delegasi,
- Buku bantu iwadh,
- Buku bantu uang konsinyasi,
- Buku bantu uang eksekusi,
- Buku bantu uang nafkah mutah,
- Buku bantu uang iddah,
- Buku bantu meterai,
- Buku bantu uang perkara belum daftar.
Dengan adanya e-keuangan ini, dapat memudahkan pegawai pengadilan/kasir dalam mencatat pembukuan keuangan perkara, yang mana sebelum ada e-keuangan, segala uraian panjar biaya perkara yang masuk harus diisi secara secara manual, sedangkan dengan adanya e-keuangan, sebagian besar uraian panjar biaya perkara yang telah terinput di SIPP akan terinput juga secara otomatis ke dalam E-Keuangan.
Biaya panjar sita/eksekusi salah satunya meliputi biaya keamanan. Terkait dengan hal itu, dalam pelaksanaan eksekusi, biasanya para pihak yang akan berhubungan langsung dengan pihak kepolisian. Akan tetapi sering kali terjadi biaya panjar keamanan yang diberikan oleh pihak kepolisian, tak terjangkau oleh masyarakat yang ingin melaksanakan eksekusi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas dengan pihak kepolisian (bisa menggunakan Mou dengan kapolda) untuk mengatur teknis mekanisme keamanan (termasuk standar biaya keamanan) pada saat ingin melakukan eksekusi.
